nusakini.com – Jakarta - Terkait persoalan penyelundupan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas, Rabu (16/3/2016). Jokowi mengungkapkan, Indonesia sebagai negara kepulauan rawan dengan penyelundupan. Dia pun tegas meminta jajaran terkait memberantas semua kasus penyelundupan.

"Kita harus sadari negara kita kepulauan dan 17 ribu pulau di negara kita dari Sabang sampai Merauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik penyelundupan barang. Baik produk pertanian yang kita lihat, barang industri, daging, perikanan, elektronika, dan illegal fishing," ungkap Presiden Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016). Hadir dalam rapat di antaranya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala Bakamla Laksamana Muda TNI Arie Soedewo, Jaksa Agung Prasetyo, Menlu Retno LP Marsudi, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Presiden menambahkan, tak hanya barang industri atau pun pangan, Indonesia juga rawan penyelundupan narkoba. Dia pun menegaskan kembali bila penyelundupan ini merupakan masalah serius yang bisa mengganggu perekonomian negara.

"Masalah yang berkaitan dengan penyelundupan narkoba dan perdagangan narkoba. Hal ini merupakan masalah yang sangat besar yang harus di atasi karena produk selundupan akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing kita, terutama daya saing produksi sejenis yang diproduksi di dalam negeri. Dan lebih parah mematikan industri nasional," kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi meminta agar ada langkah konkret untuk mengatasi masalah penyelundupan ini. Ini sekaligus menjadi tantangan baru buat Laksamana Muda Arie Soedewo yang baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

"Saya minta langkah konkret harus segera kita lakukan mengatasi masalah penyelundupan ini. Kepala Bakamla yang baru memiliki peran yang strategis dalam mengurangi penyelundupan ini. Saya juga perintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan kecil," tegas Jokowi. (mk)